fbpx

Akademisi deklarasikan “Serikat Peternakan Rakyat Indonesia”


Jakarta (suaramilenial.com) – Gabungan dari beberapa peternak lokal dan akademisi mendeklarasikan Serikat Peternakan Rakyat Indonesia (SPRI) untuk membantu memaksimalkan potensi lokal terhadap pemenuhan kebutuhan pangan nasional, khususnya daging.
 
Ketua Umum SPRI, Prof Muladno dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu,  mengatakan selain untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, pendirian SPRI bertujuan untuk mempertahankan kebersamaan peternak-peternak kecil yang telah terdidik melalui sekolah peternakan rakyat.
 
“Kita tidak peduli dengan macam-macam kebijakan tapi yang pasti kita mempersiapkan diri untuk menjadi profesional. Tunjukkan kepada pemerintah bahwa kami profesional, kami bisa membantu pemerintah untuk membangun masyarakat,” kata Muladno di sela-sela Deklarasi SPRI di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu.
 
Menurut dia, kebutuhan pangan nasional khususnya daging bisa dipenuhi oleh peternak kecil tetapi harus melalui mekanisme yang dijalankan secara baik dan sistematis.
 
“Harus terkonsolidasi dulu. Semua harus jadi perusahaan-perusahaan kecil yang kolektif baru itu akurat. Ini Infrabank sudah membantu kami. Mudah-mudahan dalam tempo 10 tahun ke depan 500 sampai 600 sekolah peternak rakyat tebentuk dengan kualitas yang teruji,” jelasnya.
 
Soal kebijakan impor pangan oleh pemerintah, kata Muladno, sejauh ini masih dibutuhkan.
 
“Kalau sekarang menurut saya masih butuh. Kalau orang bilang stop impor berarti orang itu tidak ngerti. Tapi saya juga tidak mendukung impor tetapi selama masih butuh ya harus diimpor,” kata dia.
 
Ia menambahkan, kebijakan impor pangan seringkali menuai polemik di masyarakat dikarenakan tidak adanya data maupun variabel yang valid soal kebutuhan pangan nasional serta ketersediaan pangan yang mampu diproduksi oleh peternak lokal.
 
“Selama ini kan datanya di pertanyakan, makanya pengambilan keputusan sering keliru karena datanya nggak akurat,” katanya. 
 
Melalui SPRI, kalau semua memberikan data yang shahih karena mereka sendiri yang mengeluarkan, maka tidak bisa main-main soal data. 
 
“Nah itu yang membantu pemerintah dengan data yang akurat itu supaya kalu impor ya impornya harus dicek dahulu perlu impor apa tidak, kalau misalnya masih perlu ya silahkan impor,” ucapnya.

Baca juga: Pemprov Jambi bentuk 19 sentra peternakan rakyat

Baca juga: Program SPR Kementan tingkatkan kesejahteraaan peternak

Baca juga: DPR minta pemerintah buat cetak biru subsektor peternakan

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © suaramilenial.com





sumber

Mungkin Anda Menyukai

%d blogger menyukai ini: