fbpx

Kemen LHK: Peran forum DAS belum efektif


Bogor (suaramilenial.com) – Direktur Jenderal Pengelolaan Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan I.B Putera Parthama menilai peran dan keberadaan Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai belum efektif karena terkendala sumber daya manusia dan anggaran.

“Sumber daya manusia yang berkapasitas dan berkualitas belum banyak kita punya. Selain itu, faktor penghambat lainnya masalah klasik yakni persoalan anggaran, dan minimnya dukungan dari sejumlah pihak, sehingga kegiatan belum optimal,” katanya dalam kegiatan Pertemuan Forum DAS Tingkat Nasional 2018 di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Menurut dia, memimpin Forum DAS tidak seperti di birokrasi karena memerlukan keahlian khusus, jaringan kerja, induvidu yang berkapasitas dan berkualtas.

Ia menilai, keberadaan Forum DAS ini unik karena ada daerah yang berhasil menjalankan, ada pula yang belum optimal. “Tetapi, tidak bisa kesuksesan di suatu daerah bisa terjadi di daerah lain,” katanya.

Untuk membedah berbagai persoalan yang dihadapi, KLHK memfasilitasi pertemuan Forum DAS untuk mengenali permasalahan yang ada.  “Pertemuan ini salah satu langkah untuk menyelesaikan masalah itu (belum efektifnya Forum DAS),” katanya.

Selain itu, kata dia, pertemuan ini juga untuk mendorong terbentuknya badan otoritas sendiri yang memiliki kekuatan untuk menjalankan pengeloalan DAS terpadu, hingga memberi sanksi hukum.

Menurut Putera Pratama, sudah lama usulan untuk dibentuknya badan khusus yang memiliki otoritas dalam koordiansi pengelolaan DAS tetapi belum juga direalisasikan, hingga akhirnya terbentuk Forum DAS sebagai langkah awal agar pengelolaan DAS.

Baca juga: Sebagian Besar DAS di Pulau Jawa Kritis

DAS kritis

Dia mengatakan pengelolaan DAS secara terpadu diperlukan mengingat kondisi DAS di Indonesia yang kritis cukup banyak. Padahal ancamanya jelas, kerusakan DAS berdampak pada bencana alam seperti banjir, longsor dan lainnya.

“Urgensi Forum DAS ini karena tidak ada organisasi atau institusi yang punya otoritas penuh mengelola DAS, yang punya kekuatan untuk mengkoordinir lintas sektor,” katanya.

Forum DAS hadir untuk menjawab pentingnya pengkoordinasian pengelolaan DAS secara terpadu, mengingat persoalan DAS tidak bisa diatasi tanpa ada koordinasi atarsektor, antarwilayah, hingga pelibatan masyarakat.

Tidak hanya itu, kata dia, dalam pengelolaan DAS secara terpadu, tupoksi setiap instansi juga perlu ditinjau lagi supaya memiliki presepsi yang searah.

Ia mencontohkan soal kontradiktif  pertanian dengan kehutanan dalam kasus Danau Rawa Pening yang terkena sedimentasi, ditumbuhi enceng gondok, yang kemungkinan mengancam keberadaan danau. “Penyebab sedimentasi dari pupuk lahan pertanian di sekitar danau yang mengakibatkan perairaannya menjadi subur,” ujarnya.

Putera Pratama mengatakan bagi pertanian hal ini sudah menjadi tugasnya membangun pertanian, supaya produksi terus meningkat, tetapi bagi Forum DAS di bawah KHLK kondisi yang mengancam keberadaan danau juga tidak boleh terjadi. “Jadi menyatukan yang kontradiktif ini yang menjadi tantangan,” katanya.

Forum DAS menggelar pertemuan tingkat nasional yang dihadiri perwakilan Forum DAS di 34 provinsi. Acara digelar dalam bentuk forum diskusi yang mengangkat berbagai isu, seperti penguatan kelembagaan dan peran forum DAS, berbagi pengalaman dalam pengelolaan DAS, implementasi pengelolaan DAS Citarum, serta implementasi Perda tentang pengelolaan DAS. 

Baca juga: 282 DAS di Indonesia kritis

Baca juga: Pemerintah restorasi Rawa Pening Semarang

Baca juga: Eceng gondok ancam Rawa Pening jadi daratan

Pewarta:
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © suaramilenial.com





sumber

Mungkin Anda Menyukai

%d blogger menyukai ini: